Jakarta, MNID. Beberapa hari belakangan ini berbagai platform media sosial diramaikan oleh ajakan untuk mendatangi Gedung DPR dengan seruan Aksi Bubarkan DPR. Hingga berita ini diturunkan, belum jelas siapa atau kelompok yang menggerakkan aksi ini. 

Melihat keadaan ini, beberapa kelompok gerakan masyarakat sipil sepertinya kebingungan menyikapi rencana aksi ini. Tokoh gerakan sipil perburuhan Jumhur Hidayat yang dikenal bisa mengelar aksi dalam skala besar juga mempertanyakan rencana aksi 25 Aguatus ini. 

"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus", ungkap Jumhur

Jumhur juga menyampaikan bahwa bila tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus rawan menjadi anarkis sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elit. 

"Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu", tegas Jumhur

Lebih jauh lagi, Jumhur mengatakan bahwa sistem politik Indonesia itu lebih berat pada kekuasaan eksekutif. Jadi, kalau ada keperluan menuntut lerubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada Pemerintah. Namun untuk saat ini, Pemerintah khususnya Presiden Prabowo justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi. 

"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat Rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat. Walau memang kelompok lama banyak yang menentang ya kita kaji saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum memutuskan untuk bertindak", pungkas Jumhur.