Jakarta, MNID. Advokat nasional Luhut Parlinggoman Siahaan melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak Presiden segera mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berulangnya kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menurut Luhut, maraknya kasus keracunan MBG telah menimbulkan keresahan publik. 

“Ini bukan lagi insiden kecil. Presiden harus bertindak tegas. Kepala BGN harus dicopot karena gagal memastikan keamanan pangan bagi anak sekolah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 26 September 2025.

Sejak diluncurkan Januari 2025, BPOM mencatat sedikitnya 17 kejadian luar biasa keracunan pangan di 10 provinsi hanya dalam kurun waktu empat bulan pertama. Data terakhir CISDI menunjukkan hingga September 2025 terdapat 5.626 kasus keracunan yang tersebar di puluhan kabupaten/kota di 17 provinsi.

Kasus-kasus itu antara lain terjadi di Cianjur (176 korban), Bogor (210 siswa), PALI, Sumatera Selatan (121 siswa), Kabupaten Bandung Barat (301 siswa), Kupang, NTT (140 siswa), hingga OKI, Sumatera Selatan (39 siswa). Pola yang sama terulang di Tasikmalaya, Bandung, dan daerah lain, umumnya dipicu makanan yang dimasak terlalu awal, penyimpanan tidak memadai, dan distribusi lambat.

Luhut menilai, rentetan kasus tersebut membuktikan lemahnya manajemen distribusi MBG dan pengawasan pemerintah. “Pertanggungjawaban bukan hanya teknis di lapangan, tetapi kepemimpinan di tingkat pusat. Presiden jangan ragu menunjukkan keberpihakan pada keselamatan anak bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika somasi ini tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit).