Jakarta, MNID. Pemerintah didorong untuk membentuk direktorat khusus yang menangani pengembangan energi nuklir sehingga upaya menciptakan kedaulatan energi lebih terarah.
Demikian antara lain disampaikan Kepala Desk Energi GREAT Institute, Turino Yulianto, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di kantor GREAT Institute di Kebayoran Baru, Rabu siang, 30 April 2025.
“Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada 2032,” ujarnya.
Dalam FGD bertema “Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” itu, Turino juga mengatakan, PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI) dapat diberikan tanggung jawab untuk merealisasikan pembangunan fasilitas nuklir tersebut. INUKI merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang industri berbasis teknologi nuklir.
Sejumlah praktisi sektro energi yang menghadiri FGD itu antara lain adalah Tenaga Ahli Menteri ESDM Irwanuddin Kulla, mantan Pimpro Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria Arnold Soetrisnanto, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Mayjen (Purn.) Pujo Widodo, pendiri Jurusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada (UGM) Kusnanto, ahli nuklir dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat Supriyadi Sadi, ahli nuklir Institut Teknologi Bandung (ITB) Sidik Permana, dosen Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, Manajer Kampanye WALHI Dwi Sawung, hingga pendiri GREAT Institute Syahganda Nainggolan.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar ITB Profesor Sidik Permana menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.
“Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat,” kata dia.
Dia menambahkan, Jepang, India, dan Korea yang seperti Indonesia memulai riset nuklir sejak di era 1960an, saat ini sudah merealisasikan PLTN. Sementara pembangunan PLTN di Indonesia gagal.
Dalam kesempatan itu pula, Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan.
“Selama ini WALHI menolak PLTN karena pemerintah tidak berhasil meyakinkan sisi keamanan teknologi tersebut,” jelas Sawung. 
