Lambatnya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi. Sebab jalan tol sepanjang 60,3 kilometer yang ditarget selesai akhir tahun 2021, hingga kini masih belum rampung.
"Dua tahun lalu saya dapat tugas berkunjung ke Cisumdawu. Ada semacam komitmen di ruang rapat itu untuk menyelesaikan Cisumdawu akhir 2021, kemudian delay," terang Mulyadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga dan BPJT, Rabu (14/9).
Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang tak kunjung rampung tersebut membuat Mulyadi khawatir. Sebab diketahui, investasi pembangunan jalan tol dibiayai pinjaman, dan biayanya berpotensi terus membengkak.
"Kami tidak membayangkan cost of fund yang membengkak, kemudian masa konsesi yang berkurang, tapi kebermanfaatannya juga tidak maksimal," kata sosok yang juga Pembina JMSI Jabar itu.
Di luar kegiatan bersama Komisi V DPR RI, Mulyadi juga melakukan kunjungan pribadi untuk memastikan progres sejumlah pembangunan di Jawa Barat. Bahkan, dirinya juga berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait pembangunan Cisumdawu dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
"Terakhir, minggu lalu saya menjadi narasumber diskusi terkait Cisumdawu dan BIJB Kertajati yang diadakan Kadin Jawa Barat dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Mereka berharap Cisumdawu tahun ini segera terealisasikan," ujar Mulyadi.
Di samping itu, Mulyadi juga menyinggung adanya dinamika-dinamika dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Salah satunya terkait adanya perubahan pelaksana dalam pembangunan Tol Cisumdawu sesi 4, di mana BUMN Brantas Abipraya saat ini menjadi pelaksana pembangunan.
"Saya menghormati apapun improvisasi dari BUMN-BUMN Karya, tapi kalau dalam tanda petik ternyata mengganti malah tambah delay atau tidak ada konsekuensi on time dalam konteks penyelesaian, saya kira di-review ulang saja, supaya sinergitas dengan swastanya juga bisa berjalan," tuturnya.
"Jangan kemudian swastanya gencar untuk melaksanakan pembangunan tapi BUMN dalam tanda petik malah menghambat. Balikin lagi aja ke Adhi Karya kalau misalnya Brantas ternyata tidak mampu untuk menjadi bagian penyelesaian dari proyek tersebut," tandas Mulyadi. 
