Jakarta, MNID. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini memimpin Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, merasa terpanggil untuk memberikan penilaian terhadap pencopotan dan pembatalan pencopotan sejumlah perwira tinggi TNI yang memang sedang ramai dibicarakan masyarakat.
Dari 237 perwira tinggi yang dimutasi melalui surat Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tanggal 29 April 20205, nama Letjen Kunto Arief Wibowo dan Laksda Hersan paling mendapati sorotan.
Letjen Kunto dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I dan mendapatkan tugas baru sebagai Staf Khusus KSAD.
Dia digantikan Laksda Hersan yang sebelumnya adalah Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III.
Letjen Kunto adalah anak dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang juga seorang purnawirawan jenderal TNI. Try Sutrsino bersama ratusan purnawirawan prajurit TNI lainnya baru-baru ini mengusulkan kepada MPR agar Gibran Rakabuming Raga dicopot dari jabatan Wakil Presiden karena proses pencalonannya dalam Pilpres 2024 dinilai melanggar hukum.
Sementara Laksda Hersan dinilai sebagai salah seorang anggota “geng Solo”. Antara tahun 2014 sampai 2016, dia menjadi ajudan Joko Widodo saat masih menjadi Presiden.
Salah satu karakter Jokowi selagi masih berkuasa adalah menempatkan orang-orang kepercayaannya, mantan ajudannya, pada posisi-posisi strategis dan penting baik di TNI maupun Polri.
Latar belakang politik inilah yang membuat publik khawatir bahwa mutasi Letjen Kunto didasarkan pada perhitungan politik, bukan kebutuhan organisasi berdasarkan kemampuan personel.
Sehari setelah menerbitkan KEP 554/IV/2025, Mabes TNI menerbitkan KEP 554a/IV/2025 yang mengubah sebagian isi KEP sebelumnya. Mutasi Letjen Kunto dan Laksda Hersan bersama lima perwira tinggi lainnya pun ditangguhkan.
Pembatalan mutas ini membuat dugaan bahwa sedang terjadi pertarungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo yang masih ingin cawe-cawe.
Nah, Anas Urbaningrum dalam komentarnya di akun X, mengingatkan agar TNI harus tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kejadian ini sungguh kurang elok dan justru mengurangi citra positif TNI yang selama ini terbangun dengan baik,” tulis Anas.
Masyarakat, katanya, memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa keputusan mutasi tersebut tidak murni berdasarkanpertimbangan profesionalisme.
“Semua pihak mesti berkomitmen untuk menjaga agar TNI tetap istikomah pada khittahnya sebagai tentara rakyat yang profesional dan tidak terkontaminasi politik parsial. TNI adalah milik negara dan milik seluruh rakyat,” demikian Anas. 
