Jogjakarta, MNID. Prabowo Subianto diingatkan bahwa dirinya dikelilingi oleh kelompok pembantu presiden yang hendak mendelegitimasi dan meruntuhkan kekuasannya dengan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.
Presidium Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menjadi pembicara kunci dalam Reuni 5 Tahun KAMI di Jogjakarta, Senin malam, 18 Agustus 2020, mengisyaratkan ada gerakan terencana dari dalam Istana Negara yang sedang mencari cara untuk memakzulkan Prabowo yang baru berkuasa sepuluh bulan.
Mantan Panglima TNI itu menguraikan satu persatu kasus yang memperlihatkan indikasi kuat ke arah itu.
Misalnya, tak lama setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani memunculkan wacana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.
Sri Mulyani mengatakan hal itu sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Setelah terjadi polemik yang begitu hebat di tengah masyarakat, akhirnya Prabowo turun tangan dan menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.
Lalu di bulan Januari 2025 terjadi kehebohan setelah ditemukan pagar laut di Tangerang. Prabowo memerintahkan agar pagar laut itu dibongkar. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat melakukan perlawanan dan melarang pembongkaran dengan alasan sebagai barang bukti.
“Ini insubordinasi,” ujar Gatot.
Dia juga mencontohkan kasus distribusi gas melon yang sempat membuat rakyat marah. Antrean di banyak tempat sampai ada yang meninggal. Untuk meredakan ketegangan, Prabowo kembali turun tangan dan membatalkan.
Juga di bulan Februari 2025 masyarakat dihebohkan oleh bensin oplosan yang dapat merusak mesin kendaraan bermotor kalangan rakyat bawah. Kejaksaan Agung melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang di Pertamina dan swasta yang terlibat.
“Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Kalau tidak terima panggil saya,” kata Gatot lagi.
Kasus lain yang membuat nama Prabowo rusak adalah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini yang sempat menunda pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Juga ada wacana dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan memblokir rekening yang tidur selama tiga bulan.
“PPATK adalah intelijen keuangan, tidak punya hak untuk melakukan itu,” kata Gatot.
Lalu Prabowo turun tangan lagi.
Bayangkan, sambung Gatot, ada 122 rekening diblokir. Kalau tidak diatasi, 122 juta pemilik rekening ini akan antre di bank dan menarik dana mereka.
“Bisa jatuh presiden,” masih kata Gatot.
Begitu juga dengan kasus tambang nikel di Raja Ampat, di Papua Barat Daya, yang lagi-lagi melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Juga kasus pemindahan empat pulau milik Aceh untuk Sumatera Utara yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kasus ini sangat berbahaya karena memicu wacana disintegrasi.
“Siapa yang jelek (akibat kebijakan-kebijakan ini)? Presiden lagi," demikian Gatot.
Di sisi lain, sambungnya, ketika Prabowo memberikan amnesti untuk Tom Lembong dan abolisi untuk Hasto Kristyanto, banyak pihak di sekitar Presiden yang ikut menyerang dengan tujuan memakzulkan Prabowo.
Gatot berharap, Prabowo segera menyadari situasi ini dan dapat mengambil tindakan yang pas untuk menghentikan itu semua. 
