Jakarta, MNID. Pidato pengantar nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR/DPR RI, 15 Agustus 2025, memperlihatkan komitmen pemerintah pada ekonomi kerakyatan yang inklusif.
Menurut Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, hal itu terlihat dari dua indikator baru yang digunakan Prabowo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kedua indikator baru itu adalah “Indeks Kesejahteraan Petani” dan “Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal”.
Menurut Dr. Syahganda, kehadiran indikator ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ke depan akan lebih inklusif, memberi ruang yang lebih besar bagi kesejahteraan kelompok yang kerap luput dari perhatian.
Syahganda juga menyoroti keberhasilan pemerintah memperbaiki hidup jutaan rakyat di mana konsumsi rumah tangga kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB nasional mencapai 5,12 persen YoY, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen, naik tipis dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95 %.
Kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 54 persen, menandakan bahwa belanja masyarakat masih menjadi motor utama ekonomi di tengah pelemahan global.
Dr. Syahganda menilai capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari keberanian pemerintah mengambil kebijakan pro-rakyat. Kenaikan upah buruh sebesar 6,5% dan pembelian gabah petani dengan harga yang layak adalah langkah strategis.
"Kebijakan ini menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput, memastikan buruh dan petani—yang selama ini terpinggirkan—ikut menikmati manfaat pertumbuhan,” ujar Syahganda dalam keterangan resminya, Sabtu (16/8).
Tak hanya itu, Dr. Syahganda juga menyoroti pentingnya program sosial seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program ini, menurut Dr. Syahganda, bukan sekadar bantuan, tetapi investasi sosial jangka panjang yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Dengan fondasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat lemah, kita punya peluang besar menjaga stabilitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, bahkan di tengah tantangan global,” tegasnya.
Meski demikian, Syahganda juga mengapresiasi kritikan para ekonom yang mempertanyakan validitas angka pertumbuhan. Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan berharap data-data tersebut terbuka untuk divalidasi oleh berbagai pihak demi menjaga kepercayaan publik, sambung Syahganda. 
