Oleh: Salamuddin Daeng, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
POKOK dari masalah keuangan Indonesia adalah transparansi keuangan. Jika ini benar-benar dijalankan maka menjadi bukti nyata bahwa kapasitas keuangan Indonesia dapat menjadi syarat sebagai negara maju. Sebagaimana dikatakan Presiden Prabowo bahwa kapasitas ekonomi Indonesia cukup sebagai syarat menjadi negara maju. Artinya negara ini bisa lepas dari ketergantungan dari utang luar negeri dan investasi asing yang selama ini menyebabkan defisit besar dalam neraca pendapatan primer.
Baru baru ini Danantara menemenukan dan memutuskan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialihkan ke sektor perumahan. Nilainya luar biasa banyak yakni mencapai 130 triliun rupiah. Alasannya karena memang dana ini tersedia dan selama ini ternyata dana ini tertidur. Penemuan ini tentu akan terus berkembang seiring transparansi keuangan ke depan.
Danantara sebagaimana yang diatur dalam UU BUMN membawahi semua BUMN keuangan melalui Danantara investasi. Sebagai Badan Negara Danantara berhak memerintahkan BUMN perbankkan untuk menggunakan semua potensi keuangan yang dimilikinya untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo salah satunya adalah membangun tiga juta rumah.
Langkah strategis Danantara ini menepis kecurigaan selama ini yang mengatakan bahwa Danantara hanya akan menjadi penikmat keuntungan yang diperoleh BUMN. Namun ternyata langkah Danantara Membangunkan Dana yang ada di BUMN untuk kepentingan pembangunan ekonomi menunjukan kreativitas nyata lembaga ini dalam membuat kebijakan keuangan strategis.
Dana KUR yang dialihakan kepada sektor perumahan akan digunakan dalam rangka mendukung sisi suplay dan sisi demam perumahan. Sisi supply berarti menyediakan dukungan pembiayaan bagi para penerbang perumahan dan sisi denan menyediakan kredit produktif bagi konsumen perumahan. Khusus dari sisi demam kepada konsumen perumahan ini akan menjadi sumber dana bagi mereka agar mengembangkan usaha produktif untuk memastikan kredit perumahan berkelanjutan.
Sebumnya BI dan Menteri Keuangan telah melihat peluang yang sama yakni membangunkan dana tidur di perbankkan yang juga dialihkan ke sektor perumahan. Usaha tersebut dijalankan dengan strategi penurunan Giro Wajib Minimum (GWN) sehingga menghasilkan dana 80 triliun rupiah untuk kredit Perumahan komersial dan 50 triliun rupiah untuk kredit Perumahan subsidi. Masih mungkin ditemukan banyak dana lain yang terkunci dalam sistem ekonomi Indonesia yang dapat dibuka seperti dana BPJS Ketenagakerjaan dan dana asuransi milik pemerintah lainnya.
Langkah selanjutnya dari usaha transparansi keuangan dan kebijakan membangunkan dana tidur adalah mengatasi masalah suku bunga dalam perekonomian Indonesia yang masih tinggi. Ada Kecurigaan bahwa suku bunga saat ini masih membawa beban pada keuangan negara dan masih menjadi beban bagi daya beli masyarakat. Buktinya banyak pembiayaan yang kurang terserap. Tugas kedepan adalah mengurangi beban subsidi bunga oleh negara dan mengurangi beban bunga yang juga dibayarkan oleh rakyat. Data menunjukkan bahwa beban bunga di Indonesia tertinggi dibandingkan negara negara ASEAN.
Teruslah bekerja secara efektif dan cerdas Danantara. Demikian juga dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang makin dipercaya, harus dapat membuktikan kesungguhannya dalam menjalankan tugas besar ini. Optimalisasi penyerapan dana ini akan menjadi ukuran utama untuk menilai bahwa kebijakan Danantara membawa manfaat bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia. 
