Oleh: Salamuddin Daeng
SETIAP negara memiliki filosofi sendiri dan memiliki sistem ekonomi sendiri dalam menjawab masalahnya. Namun dalam 30 tahun terakhir kita melihat dominasi neoliberal kepitalisme, yang membuat dunia cenderung tidak teratur. Demikian juga elite Indonesia juga cenderung mengikuti itu.
Demikian disampaikan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Vladimir Putin dan pemimpin negara lainnya dalam pertemuan di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 di ExpoForum, St. Petersburg, Rusia, Jumat, 20 Juni 2025.
Prabowo menekankan perlunya kembali kepada kultur dan budaya masing-masing bangsa. Bagi Indonesia akan memilih yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme sehingga Indonesia dapat mencapai cita citanya yakni berdiri di atas kaki sendiri.
Masalah terbesar yang dihadapi semua bangsa menurut Presiden Prabowo adalah dominasi sistem kapitalisme neoliberalisme. Dominasi ini harus diakhiri. Karena inilah yang menciptakan ketergantungan dan menghambat semua negara dalam meraih pertumbuhan, kemajuan dan kesetaraan. Negara-negara berkembang dan miskin hidup dalam ketergantungan yang besar dan berkepanjangan kepada negara kuat.
Bagaimana ketergantungan ini bisa terjadi? Semua negara dapat belajar dari pengamalan masing-masing, termasuk Indonesia sebagai salah satu success story keberhasilan kapitalisme neoliberalisme. Indonesia merupakan satu contoh penting dominasi sistem ekonomi tersebut membawa dampak kemunduran dalam ekonomi politik dan sosial budaya, sehingga pemerintahan Prabowo akan mengakhiri ini.
Tapi bagaimana ini terjadi di Indonesia? Dalam buku yang kami tulis berjudul Kolonialisme Dari Lubang Tambang, Sebuah Studi Kasus Tentang Tali Temali Antara Utang Luar Negeri, Investasi Asing dan Pengerukan Sumber Daya Alam Indonesia. Buku yang diterbitkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah dibahas tuntas bagaimana kapitalisme neoliberalisme mengepung Indonesia sejak awal reformasi sampai dengan saat ini. Inilah yang membawa sumber daya alam Indonesia dikangkangi oleh oligarki modal.
Buku lainnya yang kami tulis yakni Kudeta Putih tentang Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, memaparkan bagaimana utang luar negeri yang disepakati melalui Letter of Intent (LoI) dengan IMF, Memorandum of Understanding (MoU) dengan World Bank, dan berbagai kesepakatan lainnya dengan Asian Development Bank (ADB) dan lembaga keuangan multilateral lainnya (MDBs), telah berhasil mengkudeta sistem ekonomi Pancasila dan UUD 1945 dan sepenuhnya diubah menjadi kapitalisme neoliberalisme.
Utang Itu Menjerat
Utang luar negeri dengan misi dominasi semacam ini masih terus berlangsung, walau dunia sudah berubah menjadi lebih transparan dan terbuka. Utang luar negeri yang sekarang sering disebut sebagai Pinjaman Luar Negeri (PLN) datang dengan misi yang tertuang dalam _Technical Assistance_ mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam rangka memperlebar dominasi modal asing, yang berujung mengeksploitasi semua kekayaan ekonomi Indonesia, mulai dari sumber daya alam, investasi, keuangan, perdagangan, hingga belanja pemerintah atau _procurement_
Utang luar negeri bukan hanya memberatkan secara keuangan namun juga memberatkan dengan _Term of Condition_ yang menguras ekonomi, _Procurement_ yang mengikat belanja negara, yang membuat bukan hanya pinjaman yang berat namun konsekuensi di belakangnya yang mematikan.
Ini semua harus dipahami oleh para pengambil keputusan penting negara dalam hal ini Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan semua kementerian dan lembaga agar berhati-hati dalam mengambil atau melanjutkan rencana pinjaman luar negeri yang sekarang masuk dalam tahap Blue Book. Sebuah tahapan pengusulan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengambil usulan dari Dirjen di kementerian dan lembaga terkait.
Dengarkanlah dengan benar pidato Presiden Prabowo, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang dengan cepat menghentikan atau membatalkan rencana pinjaman luar negeri kementerian tersebut. Sebabnya jelas Presiden Prabowo telah membangunkan uang tidur yang selama ini terkunci dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam waktu cepat sekitar 350 triliun rupiah dikuncurkan dari Bank Indonesia, Danantara dan Kementerian Keuangan bagi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Jadi buat apa utang Bro! 
