Penunjukkan Mardiasmo sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat Indonesia dinilai masyarakat penuh dengan politik balas budi.
Mardiasmo adalah mantan Wakil Menteri Keuangan dan setelahnya menjadi Ketua Panitia Seleksi dan Pemilihan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BPKH kini merupakan pemegang saham mayoritas Bank Muamalat Indonesia, sebesar 82,6 persen.
Dengan demikian, penunjukan Mardiasmo sebagai Komut Ban Muamalat Indonesia dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dahulu ditunjuknya untuk duduk di kursi Direksi dan Komisaris BPKH.
Soal politik balas budi ini disampailan Bayu Anggara, Sekjen Persaudaraan Pemuda Islam.
Bayu juga menyoroti fungsi Dewan Pengawas BPKH yang seharusnya sangat profesional dan objektif dalam bekerja, serta mencegah praktik tidak benar ini terjadi.
“Kami menilai (penunjukan Mardiasmo) sarat dengan indikasi politik balas jasa, karna melihat track record sebelumnya Mardiasmo sebagai Ketua Pansel BPKH. Kami mempertanyakan peran dan fungsi Dewan Pengawas BPKH yang kami anggap bisa menjaga marwah lembaga,” tegas Bayu.
Lanjutnya masyarakat berharap penuh agar Bank Muamalat berbenah akibat masalah sebelum-sebelumnya. Semangat reformasi yang pernah digalakkan jangan sampai tercederai dengan masalah baru ini.
“Masyarakat punya harapan besar terhadapa Bank Muamalat, sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, dengan kejadian ini jangan sampai pupus harapan masyarakat tentang semangat reformasi dan perbaikan yang coba dibangun," urainya.
Bayu berharap kedua Lembaga ini tidak main mata yang menimbulkan polemik di masyarakat saat perekonimian syariah sedang mengalami citra yang bagus karena dipercaya mampu berdiri tegak saat terjadi krisis.
“BPKH fokus saja kepada tugasnya dan Bank Muamalat betul-betul serius berbenah agar kepercayaan masyarakat bertumbuh. Saat ini sudah bagus masyarakat Indonesia melek keuangan syariah, apalagi ancaman resesi mulai meresahkan masyarakat. Sejatinya sektor keuangan syariah seharusnya bisa menjadi solusi," tutup Bayu. 
