GCW Minta Kejati Gorontalo Umumkan TSK TPPU Kasus GORR

Image 3
Kordinator GCW, Deswerd Zougira, SH

- GCW (Gorontalo Corruption Watch) berharap Kejaksaan Tinggi bisa menyampaikan ke publik progres penanganan perkara korupsi pengadaan lahan GORR (gorontalo outer ring road). Sebab, sejak Kejati menyampaikan ke publik bahwa pihaknya sudah menerbitkan Sprint penyilidikan dengan menggunakaan pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang) sekitar dua bulan lalu, sampai saat ini penanganan perkaranya sudah tidak terdengar lagi.

Koordinator GCW, Deswerd Zougira mengatakan, Kejati mesti menyampaikan ke publik tentang siapa-siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mengingat perkaranya sudah masuk tahap penyidikan. Sebab terasa janggal, kata Deswerd, bila sudah masuk penyidikan tetapi tidak ada penetapan tersangkanya. Kejati juga mesti menyampaikan ke publik kapan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan. Ini semua penting agar publik tidak berprasangka buruk dan mengingat perkara ini sudah terlanjur mendapat perhatian luas publik.

Menurut Deswerd, penanganan perkara korupsi di Kejati agak berbeda dengan di KPK. Di KPK, katanya lagi, bila sudah tahap penyidikan pasti sudah ada tersangkanya, bahkan diumumkan ke public. Sementara di Kejaksaan, walau sudah diumumkan ke publik bahwa perkara sudah masuk tahap penyidikan tapi tidak disebutkan atau belum ada tersangkanya. Padahal acuan yang dipakai kedua lembaga sama yakni KUHAP (kitab undang undang hukum acara pidana). Kendati begitu aktivis antikorupsi ini dapat memaklumi kondisi tersebut.

"Saya menghitung, dalam perkara lahan GORR, banyak faktor yg menyebabkan Kejati sampai saat belum langsung menetapkan tersangkanya walau sudah masuk tahap penyidikan", kata Deswerd sambil menyebutkan factor-faktor dimaksud, tetapi minta untuk tidak diberitakan.

Tapi setelah dua bulan pasca sprint penyidikan dengan pasal TPPU itu, rasanya sudah saatnya Kejati mengumumkan ke publik progres penyidikannya agar tidak menimbulkan persepsi miring di tengah publik.

"Lebih cepat lebih baik", pinta Deswerd.

Diketahui, dalam perkara GORR ini sudah tiga orang yang diseret ke Pengadilan. Tapi dari persidangan ketiga orang tersebut, belum ada uang negara yang dikembalikan. Sesuai hasil audit BPK, negara mengalami kerugian sebesar 43,2 milyar rupiah. Dan Kejati kini sedang menelusuri kemana saja kerugian keuangan negara itu mengalir, dengan menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).*