Kuta, MNID. Ekonomi syariah pada dasarnya merupakan sistem yang bersifat inklusif dan universal, sehingga dapat diterapkan oleh seluruh kalangan tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya.

Kehadiran ekonomi syariah di Bali diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat, baik melalui pengembangan UMKM, produk halal, maupun layanan keuangan syariah yang terbuka untuk siapa saja.

Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri dan Investasi Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), DR. Teguh Santosa, ketika membuka Musyawarah Wilayah MES Bali di Hotel Santika, Kuta, Sabtu, 30 Agustus 2025. 

Teguh juga menyambut baik komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menempatkan ekonomi syariah dalam prioritas pembangunan nasional kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bersama ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, untuk menuju kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

“Artinya, pengembangan ekonomi syariah di Bali memiliki potensi strategis yang sama dengan daerah lainnya, sehingga membuka peluang untuk terus kita dorong sebagai instrumen pembangunan yang menyejahterakan, inklusif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Bali dan Indonesia,” ujar Teguh lagi.

Teguh berharap, selain memilih ketua umum, Muswil MES Bali juga dapat menyusun program kerja yang sejalan dengan program pembangunan nasional yang dikembangkan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, atau Sekolah Rakyat.

Salah satu ciri penting ekonomi syariah adalah prinsip inklusifitas yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pelaku usaha. Kebijakan pembangunan nasional yang diperkenalkan pemerintah pusat saat ini, sambung Teguh, sejalan dengan semangat membangun ekonomi berorientasi kerakyatan dan keumatan yang inklusif dan partisipatif.