Oleh: Salamuddin Daeng, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Ind0nesia (AEPI)
EKONOMI harus merata, tumbuh, dan stabil, itulah pertumbuhan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Semua ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah sebagai pelaku digaris depan dalam berkreatifitas, mengoptimalkan semua potensi yang ada, melakukan langkah cepat dan dengan disertai terobosan.
Bikin gol jangan cuma gocek-gocek!
Coba bikin gol yang paling cepat adalah dengan memanfaatkan umpan lambung yang dilakukan oleh pemeirntah pusat yakni program tiga juta rumah. Bukan saja dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi namun sekaligus sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat yakni papan atau rumah.
Masih ingat kan kata sandang pangan papan sebagai hajat hidup paling dasar. Nah rumah yang layak huni adalah pemenuhan kebutuhan dasar sebagai perwujudan harkat dan martabat kemanusiaan.
Bisakah pemerintah daerah memanfaatkan umpan lambung ini? Semua mengerti bahwa pemda tidak memiliki anggaran yang cukup dari APBD dalam menjalankan program tiga juta rumah. Namun mengandalkan APBD adalah selemah lemahnya perbuatan.
Daerah memiliki banyak sekali potensi keuangan yang dapat dimanfaatkan, misalnya CSR perusahaan, pembiayaan dari bank daerah atau kerjasama diantara bank pembangunan daerah dan berbagai potensi mobilisasi swadaya masyarakat untuk membangun perumahan secara gotong royong.
Pembangunan perumahan adalah program yang sangat inclusive karena selain melibatkan tenaga kerja langsung dalam pembangunan setiap satu unit rumah, program ini memiliki banyak ikutan, mulai dari tukang keduk pasir, usaha kecil penyediaan batu bata dan berbagai material lainnya yang dapat disediakan minimal separuh dari sumber daya lokal.
Setiap satu unit rumah akan menjamin tersedianya pekerjaan dan pendapatan dalam lingkup lokal atau lingkup terdekat dimana rumah itu dibangun. Ini namanya industri rakyat.
Pemerintah daerah tentu saja harus memanfaatkan umpan lambung program prioritas pemerintahan Prabowo dalam bidang perumahan. Selain memanfaatkan secara langsung program lainnya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Hilirisasi SDA terutama hilirisasi pertanian.
Ketiganya sangat inclusive dengan keterlibatan yang besar pemerintah daerah. Sumber daya manusia dalam lingkup pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya harus didorong untuk optimalisasi program ini.
Jika program ini dijalankan di 514 kabupaten kota secara serempak, maka program tiga juta rumah Presiden Prabowo tidak terlalu sulit dijalankan. Dengan 10.000 rumah di setiap daerah maka setahun pemerintah dapat membangun lebih dari 5 juta rumah, itu sudah mempoi target.
Tidak terlalu besar untuk 84 ribu desa di Indonesia. Dengan kombinasi potensi pembiayaan daerah, CSR Perusahaan dan swadaya masyarakat, usaha ini dapat dijalankan dengan strategi terobosan membuat gol. Jangan menunggu di telp oleh pemerintah pusat baru jalan!
Potensi terbesar yang dimiliki daerah adalah penguasaan tanah atau lahan oleh pemeirntah daerah yang sangat luas. Banyak lahan lahan yang dimiliki daerah yang dapat dikontribusikan langsung bagi perumahan. Sayang tanah atau lahan selama ini banyak yang menjadi obyek permainan oknum tertentu terutama di perkotaan.
Namun harus diingat bahwa banyak juga yang masuk penjara karena menyalahgunakan lahan pemerintah daerah seperti banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), propinsi yang baru baru ini heboh oleh karena pertumbuhan ekonominya paling rendah di kwartal 1 2025.
Coba Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal lakukan digitalisasi lahan dengan benar, transparansikan, lalu baca potensi pendanaan, pembiayaan, CSR dan keswadyaan dalam bidang perumahan, lalu aktifkan koordinasi dan integrasi program dengan pemerintah pusat. Maka mudah mudahan NTB bisa mengejar ketertinggalan yang telah berlangsung lama ini. 
