Jakarta, MNID. Memperingati 27 tahun reformasi 98 yang akan jatuh pada Rabu, 21 Mei 2025, aktivis lintas generasi akan menyelenggarakan sarasehan. Bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” sarasehan agak digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Menurut Khalid Zabidi, salah seorang fasilitator sarasehan, setelah 27 tahun reformasi dinamika politik nasional khususnya kehidupan demokrasi dan perekonomian mengalami naik turun. Tuntutan 27 tahun lalu "turunkan harga" masih relevan hari ini mengingat perekonomian nasional belum mampu menekan harga-harga serendah mungkin akibat paradigma ekonomi liberal sehingga tata kelola ekonomi dikuasai mafia.

"Salah satu tuntutan kami dulu tahun 1998 adalah "turunkan harga" nampaknya hingga kini, 27 tahun berlalu, tuntutan itu masih relevan, liberalisasi pasar memunculkan mafia tata kelola ekonomi yang mengakar " ujar aktivis 98 dari ITB ini.

Presiden Prabowo setelah dilantik Oktober 2024 lalu telah melahirkan beberapa kebijakan yang hendak mengembalikan perekonomian nasional kembali kepada ekonomi konstitusi. Di mana negara menguasai aset-aset strategis bangsa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama bukan hanya dinikmati segelintir orang saja serta menjaga kekayaan negara mengalir keluar tidak dinikmati rakyat Indonesia.

"Kita mesti mengawal agenda nasional yang di bawa Presiden Prabowo, mengembalikan arah ekonomi nasional kepada ekonomi konstitusi, penguasaan negara atas kekayaan bangsa, digunakan sepenuhnya oleh anak bangsa untuk menghapus praktek ekonomi liberal, kepenguasan hanya di segelintir orang dan mengalirnya kekayaan negara keluar," tambah Khalid Zabidi.

Demokrasi ekonomi menjadi kata kunci yang penting untuk mengembalikan arah ekonomi sesuai konstitusi, negara turut serta menjaga arah paradigmatik perekonomian nasional dan menguasai kekayaan strategis bangsa untuk sepenuhnya kepentingan bersama.