Effendi Simbolon dan Pertahanan Nasional yang Bisa Jadi Rentan

Image 3
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

MEDIA memberitakan bahwa Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo menyindir isu disharmoni TNI dengan merujuk pada pernyataan anggota DPR Effendi Simbolon yang menyebutkan bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas). Pernyataan tersebut membuat Gatot Nurmantyo berang. Dia merasa bahwa TNI sudah tidak ada harga diri. Gatot Nurmantyo khawatir bahwa pernyataan Effendi Simbolon tersebut terdengar oleh tentara-tentara luar negeri.

"Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia melihat dan pernyataan ini sangat dapat dipercaya karena keluar dari Anggota DPR yang bertugas mengawasi TNI," kata Gatot Nurmantyo.

Gatot Nurmantyo khawatir kondisi ini dilihat oleh luar negeri ini dan pernyataan anggota DPR tersebut jadi sinyalemen bahwa TNI lagi berantakan, Porak-porandadan  Tidak ada kendali sehingga dianggap ini waktu yang tepat jika ingin menyerang TNI. Dan didalam negeri kekisruhan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI juga menurun. Bahkan TNI berpotensi akan ditinggalkan oleh masyarakat sehingga jika TNI ditinggalkan rakyat maka seperti bangkai sebab TNI itu badan dan Rakyat itu Nyawa.

Integritasnya harus benar-benar dijaga karena akan berpengaruh cara pandang dunia Internasional terhadap kondisi pertahanan negara.

Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak empunyai marwah dan integritas. Ini sangat sensitif dan harusnya berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara.

Statement yang dilontarkan oleh Effendi Simbolon bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) sama sekali tidak akan memberikan nilai elektoral apapun. Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder. Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap dudung yang dianggap mengintimidasi.

Walaupun sudah saling memafkan tetapi meninggalkan damage bagi marwah TNI yang beresiko kepada kerentanan terhadap Ketahanan Nasional.

Politisi jangan mengulang kesalahan yang sama membuat statement-statement yang dapat merusak marwah TNI.

Ketidak harmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing.

Kekisruhan ini menambah semarak dinamika di negara ini yang saat ini tengah dihadapkan berbagai persoalan. Semestinya kondisi seperti ini disadari oleh semua pihak untuk bisa bersatu dan bergandengan tangan, menghindari hal-hal yang dapat memecah belah, dan fokus untuk bersama-sama mengatasi persoalan negara yang sedang terjadi. Pandemi belum usai, inflasi naik, harga-harga naik, daya beli masyarakat melemah, ancaman PHK besar-besaran ada didepan mata, kasus hukum di internal kepolisian.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Effendi Simbolon dan Pertahanan Nasional yang Bisa Jadi Rentan


MEDIA memberitakan bahwa Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo menyindir isu disharmoni TNI dengan merujuk pada pernyataan anggota DPR Effendi Simbolon yang menyebutkan bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas). Pernyataan tersebut membuat Gatot Nurmantyo berang. Dia merasa bahwa TNI sudah tidak ada harga diri. Gatot Nurmantyo khawatir bahwa pernyataan Effendi Simbolon tersebut terdengar oleh tentara-tentara luar negeri.

"Bagaimana tentara-tentara di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia melihat dan pernyataan ini sangat dapat dipercaya karena keluar dari Anggota DPR yang bertugas mengawasi TNI," kata Gatot Nurmantyo.

Gatot Nurmantyo khawatir kondisi ini dilihat oleh luar negeri ini dan pernyataan anggota DPR tersebut jadi sinyalemen bahwa TNI lagi berantakan, Porak-porandadan  Tidak ada kendali sehingga dianggap ini waktu yang tepat jika ingin menyerang TNI. Dan didalam negeri kekisruhan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI juga menurun. Bahkan TNI berpotensi akan ditinggalkan oleh masyarakat sehingga jika TNI ditinggalkan rakyat maka seperti bangkai sebab TNI itu badan dan Rakyat itu Nyawa.

Integritasnya harus benar-benar dijaga karena akan berpengaruh cara pandang dunia Internasional terhadap kondisi pertahanan negara.

Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak empunyai marwah dan integritas. Ini sangat sensitif dan harusnya berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara.

Statement yang dilontarkan oleh Effendi Simbolon bahwa TNI seperti gerombolan dan organisasi masyarakat (ormas) sama sekali tidak akan memberikan nilai elektoral apapun. Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder. Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap dudung yang dianggap mengintimidasi.

Walaupun sudah saling memafkan tetapi meninggalkan damage bagi marwah TNI yang beresiko kepada kerentanan terhadap Ketahanan Nasional.

Politisi jangan mengulang kesalahan yang sama membuat statement-statement yang dapat merusak marwah TNI.

Ketidak harmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing.

Kekisruhan ini menambah semarak dinamika di negara ini yang saat ini tengah dihadapkan berbagai persoalan. Semestinya kondisi seperti ini disadari oleh semua pihak untuk bisa bersatu dan bergandengan tangan, menghindari hal-hal yang dapat memecah belah, dan fokus untuk bersama-sama mengatasi persoalan negara yang sedang terjadi. Pandemi belum usai, inflasi naik, harga-harga naik, daya beli masyarakat melemah, ancaman PHK besar-besaran ada didepan mata, kasus hukum di internal kepolisian.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Berita Terkait

Berita Lainnya