Jakarta, MNID. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerjasama dengan Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) dan didukung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar konferensi tahunan Asia Pacific Tax Forum (APTF) ke-16, Rabu, 16 Juli 2025.
Acara dibuka oleh sambutan Founder dan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J Rachbini.
Mengawali pidatonya Didik menyampaikan bahwa tahun 2025 kawasan ASEAN menghadapi tantangan berkelanjutan yang berasal dari ketidakpastian politik dan ekonomi yang muncul hampir setiap hari. Hal ini menurutnya memunculkan kekhawatiran dari para ahli akan mengarah pada transformasi radikal ekonomi politik, khususnya mengenai stabilitas mata uang dan hubungan langsungnya dengan kebijakan perpajakan sebagai alat strategis.
Selanjutnya dia memperkenalkan Forum Pajak Asia Pasifik (APTF) yang hadir sebagai platorm tahunan yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, perwakilan sektor swasta, dan lembaga pemikir regional untuk membahas isu-isu terkait perpajakan secara mendalam.
Peran aktif Indonesia pada kegiatan APTF mencerminkan peran aktif negara dalam membentuk wacana fiskal regional.
Didik juga mengungkapkan bahwa forum APTF ke-16 tahun ini menyoroti topik-topik utama seperti inovasi kebijakan perpajakan di berbagai sektor, kerja sama lintas batas, dan strategi fiskal dalam menanggapi meningkatnya ketegangan geopolitik dan nasionalisme ekonomi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari Presiden Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) Dato’ Hj. Abd Aziz Bin Abu Bakar.
Beliau menyebutkan bahwa MATA telah menjadi mitra aktif dalam penyelenggaraan APTF sejak 2020, menyumbangkan keahlian dalam analisis dampak pajak dan tren kebijakan regional. Menurutnya topik utama yang menjadi perhatian pada APTF ke-16 adalah meningkatnya tekanan dari langkah-langkah perdagangan global, khususnya tarif impor AS, yang telah memperparah tekanan fiskal di antara negara-negara ASEAN.
Abd Aziz juga mengatakan bahwa forum ini menekankan urgensi untuk mengatasi tantangan perpajakan internasional, termasuk erosi basis pajak, pengalihan keuntungan, dan perpajakan transaksi digital.
Menurutnya, terdapat seruan bersama untuk kolaborasi yang lebih kuat di antara negara-negara anggota ASEAN, terutama di antara para ahli teknis dan pembuat kebijakan, untuk mengembangkan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan adil. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas regional dalam merespons disrupsi global sekaligus memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui tata kelola perpajakan yang baik.
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Prof. Anggito Abimanyu yang menjadi pembicara kunci pada acara pembukaan APTF ke-16 mengutip ekonom besar Joseph Stiglitz bahwa pajak adalah kewajiban.
Anggito menyampaikan bahwa pajak merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik. Pajak merupakan sebuah alat untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan.
Pada kesempatan ini juga, Anggito juga menguraikan sejumlah hal yang akan dilakukan Indonesia untuk memperkuat sistem perpajakan nasional untuk menghadapi dinamika global saat ini. Di antaranya yaitu, pertama, melakukan joint program pertukaran data lintas institusi, baik itu di internal Kemenkeu antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, maupun dengan kementerian lainnya terkait dengan ekonomi dan investasi.
Kedua, melakukan penguatan pengawasan transaksi digital, baik domestik maupun luar negeri. Ketiga, menerapkan penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung hilirisasi industri serta tujuan kesehatan dan lingkungan. Keempat, melakukan optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam; dan kelima mengembangkan sistem inti terpadu, yaitu Coretax, CEISA, dan SIMBARA, untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, integrasi data, dan memperkuat administrasi perpajakan dan bea cukai.
Setelah menyampaikan pidatonya, Anggito memukul gong sebagai simbolisasi pembukaan APTF ke-16.
Diskusi panel Rabu, 16 Juli 2025 menghadirkan pembicara dari berbagai negara dan institusi, dengan topik diskusi (1) Global Economic Challenges and Tax Policy Responses From The Asia-Pacific Region; (2) Tax Policy Development and Regional Coopera,on in The Asia-Pacific Region ; (3) Indirect Tax Policy and Administration; (4) The Role of Customs Policies and Their Impact on The Global Economy; (5) Update on The Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism; (6) The Future of Tax Incentives Under Pillar Two-Balancing Compliance and Competitiveness; dan (7) Harmonizing Taxa,on and Islamic Philanthropy for Inclusive Economic Growth.
Pada kesempatan diskusi, para panelis berbagi mengenai praktik perpajakan secara umum terutama di Kawasan Asia Pasifik dan secara khusus di negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.
Panelis mendiskusikan pentingnya kerjasama antar negara dalam perpajakan ditekankan guna menekan penghindaran pajak sehingga pendapatan pajak negara bisa meningkat di tengah tantangan fiskal yang dialami negara-negara. 
