Oleh: Dedek Prayudi, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI
IMF memproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia akan naik ke 5% di 2025. Tapi data BPS (Sakernas Februari 2025) justru menunjukkan TPT turun menjadi 4,76% dari 4,82% tahun lalu. Fakta ini dengan sendirinya sudah membantah narasi pesimistis tersebut.
BPS akan kembali melakukan survey SAKERNAS pada bulan Agustus 2025. Inilah pembuktian Indonesia berikutnya, mampukah Indonesia mematahkan proyeksi IMF tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)?
TPT adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari kerja tapi belum terserap. Bulan Agustus biasanya terjadi kenaikan alami karena banyak lulusan baru. Namun, pemerintah bertekad menahannya tetap di bawah 5%.
IMF mengaitkan proyeksi TPT itu dengan prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% ke 4,7%. Ini sejalan dengan Hukum Okun—yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan berdampak pada meningkatnya pengangguran.
Karena itu, pemerintah menjaga agar ekonomi tetap tumbuh di 5,2%, lewat APBN sebagai instrumen utama pencipta kerja. APBN 2025 menggelontorkan Rp3.325 triliun belanja negara, dan direncanakan meningkat pada APBN 2026.
APBN tak hanya menciptakan lapangan kerja lewat proyek dan subsidi, tapi juga berfungsi sebagai shock absorber, meredam guncangan ekonomi global dan buffer dari potensi kehilangan pekerjaan (job loss). Ketika dunia dilanda ketidakpastian—mulai dari perang tarif hingga krisis pangan—APBN hadir untuk melindungi rakyat.
Salah satu contohnya: subsidi upah Rp300.000 untuk 18 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Tujuannya jelas: menjaga daya beli, mencegah PHK, dan memastikan konsumsi tetap teejaga sebagai penopang ekonomi. Subsidi upah hanya satu dari lima stimulus yang dikucurkan oleh Negara di luar diskon transportasi hingga 50%, diskon tarif tol 20%, dan lain sebagainya.
Di saat bersamaan, investasi langsung (PMDN dan PMA) terus naik pada awal 2025. Pada kuartal I 2025, nilai investasi di Indonesia sebesar 465,2 triliun Rupiah atau alami kenaikan 15,9% dari tahun lalu di luartal yang sama. Ini sinyal kuat bahwa dunia usaha percaya pada stabilitas ekonomi kita. Ketika investasi naik, penciptaan lapangan kerja meningkat—terutama jika ditopang kemudahan izin dan tenaga kerja berkualitas.
Dua program prioritas pemerintah memperkuat strategi ini:
• Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menyerap 50 ribu tenaga kerja langsung di dapur MBG dan memutar uang Rp60 triliun di desa-desa melalui belanja bahan baku,
• Swasembada pangan yang sukses meningkatkan produksi dan menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di sektor pertanian dan terus tumbuh.
Kesimpulannya: Indonesia tidak tinggal diam. Kita menjawab proyeksi pesimis dengan kebijakan nyata, stimulus ekonomi, perlindungan sosial yang kuat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuannya satu: memastikan rakyat Indonesia punya pekerjaan dan hidup layak. 
