Rabat, MNID. Inggris menilai usulan otonomi Maroko yang diajukan pada tahun 2007 sebagai dasar yang paling kredibel, layak, dan pragmatis untuk penyelesaian sengketa panjang atas Sahara Maroko. Selain itu, Inggris juga akan terus bertindak secara bilateral, termasuk secara ekonomi, regional, dan internasional sejalan dengan posisi ini untuk mendukung penyelesaian konflik.
Posisi ini diungkapkan dalam Komunike Bersama yang ditandatangani, Minggu di Rabat, oleh Menteri Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, David Lammy, dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita.
Dokumen ini menggarisbawahi bahwa Inggris “mengikuti dengan saksama dinamika positif terkini mengenai masalah ini di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI.”
Dokumen ini menambahkan bahwa London “mengakui pentingnya masalah Sahara Barat bagi Kerajaan Maroko,” dengan mencatat bahwa penyelesaian sengketa regional ini “akan memperkuat stabilitas Afrika Utara dan peluncuran kembali dinamika bilateral dan integrasi regional.”
Inggris menegaskan, dalam Komunike Bersama yang ditandatangani di kantor pusat Kementerian Luar Negeri, bahwa Inggris “dapat mempertimbangkan untuk mendukung proyek-proyek” di Sahara, terutama sebagai bagian dari “komitmen UK Export Finance sebesar £5 miliar untuk mendukung bisnis baru di seluruh negeri.”
Dokumen ini juga menggarisbawahi bahwa Inggris “mengakui Maroko sebagai gerbang utama menuju pembangunan sosial-ekonomi Afrika dan menegaskan kembali komitmennya untuk memperdalam keterlibatan dengan Maroko sebagai mitra pertumbuhan di seluruh benua”.
Dalam dokumen ini, “kedua negara mendukung, dan menganggap penting, peran utama dari proses yang dipimpin PBB,” yang menegaskan kembali “dukungan penuh mereka terhadap upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Tn. Staffan de Mistura.”
Untuk tujuan ini, Inggris menggarisbawahi bahwa mereka “siap, bersedia, dan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan keterlibatan aktifnya kepada Utusan Pribadi dan para pihak.”
“Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris setuju dengan Maroko tentang kebutuhan mendesak untuk menemukan resolusi atas perselisihan yang telah berlangsung lama ini, yang akan menjadi kepentingan para pihak”, dokumen tersebut mencatat, menambahkan bahwa “waktu untuk resolusi dan untuk memajukan masalah ini sudah lama tertunda, dan akan memperkuat stabilitas Afrika Utara dan peluncuran kembali dinamika bilateral dan integrasi regional”.
Posisi baru Inggris ini, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sejalan dengan sikap kuat yang diungkapkan oleh banyak negara besar, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol.
Posisi baru Inggris ini, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memperkuat momentum internasional yang semakin kuat yang didorong oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI dalam mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko. Hal ini juga menegaskan kredibilitas inisiatif ini dan konsensus luas yang mendukungnya untuk mencapai resolusi akhir atas sengketa regional atas Sahara Maroko. 
