Khalid Zabidi: Komitmen Presiden Menjalankan Demokrasi Patut Diapresiasi

Image 3
Penangguhan penahanan SSS./Istimewa

Jakarta, MNID. Mahasiswi ITB, SSS, akhirnya dapat meninggalkan tahanan Bareskrim Polri di Trunojoyo, Minggu, 11 Mei 2025. Mahasiswi ITB jurusan Seni Rupa itu ditangkap di kosannya hari Selasa, 6 Mei di Jatinangor dan ditahan di tahanan Bareskrim Polri hingga Sabtu, 10 Mei.

SSS dijadikan tersangka dan ditahan karena menggambarkan menggunakan AI profil seseorang mirip Prabowo dan Jokowi sedang berciuman.

Namun, Minggu, 11 Mei beredar surat jaminan dari Habiburohman Ketua Komisi 3 DPR RI yang menjamin SSS bisa dipulangkan dan tidak ditahan.

Dari info beberapa pihak upaya ini adalah perintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin pemerintahannya tercoreng oleh kasus ini dan akan tetap menghargai kebebasan ekspresi dalam mengemukakan pendapat. Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya secara demokratis.

Hal ini sangat diapresiasi  oleh Khalid Zabidi, Aktivis 98 ITB.

“Saya mendapat info bahwa Presiden Prabowo meminta agar mahasiswi ITB dilakukan tahanan luar agar tetap menjamin iklim demokrasi tetap terjaga," tentang Khalid. "Ini layak diacungkan jempol,” ujarnya pada redaksi.

Info yang  berkembang, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan Sekar, mahasiswi ITB, tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dan Habiburohman Ketua Komisi 3 DPR RI.

“Langkah upaya penjaminan terhadap mahasiswi ITB untuk tahanan luar dan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang tetap menjaga prinsip demokrasi merupakan upaya dari Prof  Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburohman Ketua 3 DPR RI,” terang Khalid Zabidi, yang juga Direktur GREAT Institute.

Penahanan mahasiswi ITB mendapatkan perhatian ramai dari beragai pihak beberapa hari belakangan. Pro kontra terjadi di sosmed antara yang menyerang SSS dan membela SSS.

Budie Arie, Menteri Koperasi RI menanggapi negatif meme yang dibuat mahasiswi ITB tersebut.

“Tindakan mengunggah foto yang melecehkan pemimpin negara sangat tidak dibenarkan. Tidak bisa ditoleransi. Apalagi, itu foto montage, editing, yang artinya tidak faktual. Itu hoaks untuk menghina atau melecehkan orang lain atau kepala negara sebagai pribadi sekaligus jabatan atau lembaganya,” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu, 10 Mei 2025.

Pernyataan Budie Arie mendapatkan sentimen negatif dari warganet yang dianggap berkomentar di luar tugasnya sebagai Menteri Koperasi.

Aktivis lainnya justru menilai penangkapan dan penahanan SSS mahasiswi ITB dianggap langkah keliru dan membungkam kebebasan berpendapat , seperti yang diungkap Ferrel Faiz, Presiden KM ITB.

“Kami sangat menyayangkan hal tersebut, bahwasanya membungkam satu suara kritis adalah ancaman bagi kebebasan seluruh rakyat. Hari ini satu dari kami ditindas, maka seluruh Keluarga Mahasiswa ITB bersuara. Patah tumbuh hilang berganti, gugur satu tumbuh seribu,” ujar Faiz.

Berita Terkait

Berita Lainnya