Oleh: Salamuddin Daeng, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)
GUBERNUR Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah cepat, menjalankan agenda utama Prabowonomic yakni mengintegrasikan BUMD dalam holding, mengkonsentrasikan kekuatan aset dan keuangan khususnya optimalisasi keuntungan BUMD serta deviden yang diperoleh BUMD dalam membiayai pembangunan dan memberikan manfaat lamgsung bagi rakyat sebagai pemilik BUMD.
Menurut rencana pemerintah akan membentuk NTB Capital untuk mengelolah BUMD sektor non keuangan dan Bank NTB syariah untuk mengelola BUMD keuangan. Jika keduanya telah rampung maka bisa dibentuk induk super holdingnya. Model ini mirip yang dilakukan Danantara.
Rencana Pemda NTB membentuk holding BUMD merupakan langkah yang sejalan dengan pemerintahan Prabowo yang membentuk Danantara. Hal ini akan menjadi yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia. Jika mengikuti model Danantara maka akan ada diantara Induk yang membawahi Danantara investasi dan danantara operasional. Danantara investasi akan mengelola semua BUMN keuangan dan Danantara operasional akan mengelola semua investasi langsung BUMN dalam sektor riel atau sektor non keuangan.
Pemerintah daerah di NTB memiliki 21 BUMD, yang dikelolah oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Propinsi NTB sendiri mengelola berbagai BUMD yakni bank NTB, BPR syariah, Jamkrida, PT BPR dan PT Gerbang Emas. BUMD NTB terutama BUMD perbankkan memiliki aset yang sangat besar. Aset Bank NTB syariah sampai maret 2025 mencapai 16 triliun rupiah. Hampir empat kali nilai APBD NTB. Ini tentu dapat menjadi kekuatan yang besar dalam menggerakkan pembangunan daerah ini.
Selama ini pemerintah daerah kurang efektif dalam mengontrol belanja BUMN sehingga secara significant dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan adanya holding BUMD ini maka diharapkan pemerintah dapat secara langsung menggunakan kekuatan BUMD dalam menjalankan dan membiayai proyek proyek yang dijalankan oleh pemerintah.
Akan muncul kecurigaan bahwa pemerintah dapat menggangu profesionalitas BUMD. Anggapan ini tidak terlalu terbukti. Karena selama ini BUMD yang dikatakan profesional justru banyak dijebol oleh oknum penguasa daerah. Bagi Gubernur NTB yang baru terpilih, pembentukan holding BUMD akan menjadi pembuktian bahwa pemerintah daerah ini kredibel dalam mengelolah segenap potensi keuangan daerah.
Point penting dari holding BUMD adalah transparansi dalam pengelolaan dana BUMD. Dalam era digitalisasi sekarang ini sangat memungkinkan pengelolaan yang bersifat terbuka. Semua pembiayaan yang dilakukan BUMD dapat dibuka secara transparan dan dapat diakses masyarakat secara luas. Demikian juga data data kinerja BUMD operasional juga harus transparan dan dapat diakses secara digital.
Lebih jauh lagi langkah pemerintah daerah NTB membentuk holding BUMD NTB dapat segera diikuti oleh daerah lain. Sebuah strategi ekonomi Prabowonomic melalui Danantara yang diharapkan dapat mengefektifkan keuangan BUMN bagi pembiayaan pembangunan. Maka holding BUMD dapat mengikuti sepenuhnya peta jalan yang dibangun oleh Danantara.
Semoga sukses! 
