Sidang Kasus GORR

Ngeri, Ini Pernyataan Saksi Ahli Soal Kasus GORR

Image 3
Suasana Sidang Kasus GORR beberapa waktu lalu (Foto : Bayu/ Medgo.id)

[GORONTALO] - Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan Gorontalo Out Ring Road atau yang sering disebut korupsi GORR, dengan terdakwa mantan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo, Gabriel, kemarin, Selasa, 13 September 2021 digelar di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Sidang mendengar kesaksian ahli dari BPKP, Ahli Pertanahan dari Universitas Brawijaya Malang dan ahli Hukum Administrasi dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Ahli dari BPKP mengungkapkan bahwa ada 600 lebih objek tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur di Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Status tanah-tanah itu, kata ahli, hanya berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani para pihak yang tidak diatur di Perpres. Sedangkan saat cek lapangan, tanahnya ditumbuhi belukar. Tidak ada tanda bekas berkebun. Akibat pembayaran tanpa alas hak sebagaimana diatur Pepres itu, negara mengalami kerugian sekitar 43 milyar lebih sudah termasuk kerugian akibat doble bayar.

Sementara ahli pertanahan yang kesaksiaannya disampaikan lewat teleconference menjelaskan pembayaran ganti rugi dapat dilakukan bila masyarakat - bagi yang tidak memiliki sertifikat hak milik - memiliki itikat baik yang dibuktikan dengan surat penguasaan atas tanah selama 20 tahun, yang di keluarkan desa dan diketahui camat.

Untuk mendapatkan surat penguasaan atas tanah negara, kata ahli, masyarakat wajib mengajukan permohonan ke desa. Mesyarakat yang menguasai tanah negara tetapi tidak bermohon dan tidak memiliki surat penguasaan atas tanah negara maka status tanahnya tetap tanah negara. Karena statusnya yang masih tanah negara itu, maka tidak boleh diperjualbelikan. “Sanksinya pidana”, tegas ahli.

Dan yang tak kalah menarik dari persidangan ini yakni ketika JPU meminta pendapat ahli Hukum Administrasi dari Universitas Hasanudin Makassar soal aturan di Perpres itu. Disebutkan JPU – masih merujuk pada kasus GORR – sesuai Perpres, Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) yang mesti harus terlebih dahulu dibuat lalu disusul Penlok (Penetapan Lokasi), tapi yang terjadi sebaliknya, apa pendapat ahli? Dijawab ahli bahwa tindakan itu sudah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan pentahapan. Kata ahli,  bila sejak awal sudah ada perbuatan melawan hukum – tidak sesuai pentahapan - maka keputusan-keputusan susulannya jadi tidak sah. Apakah perbuatan melawan hukum dapat dipidana, timpal hakim ketua. Dijawab ahli bahwa perbuatan melawan hukum dapat dipidana apabila berakibat pada kerugian keuangan negara.

Ahli menerangkan, seorang pejabat yang memberikan mandat kepada pejabat dibawanya tidak bisa lepas dari tanggung jawab apabila dikemudian hari pejabat yang menerima mandat melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. 

Seperti diketahui, pada sidang sebelumnya majelis hakim juga telah memeriksa saksi Gubernur Rusli Habibie. Dipemeriksaan itu terungkap kalau Penlok dibuat terlebih dahulu lalu disusul Amdal yang ditanda tangani Rusli. Dirinya berdalih tanggung jawab Penlok dan Amdal ada pada pejabat yang menyusunnya. 

Koordinator GCW (Gorontalo Corruption Watch) Deswerd Zougira mengatakan   keterangan ahli diatas patut dipakai jaksa untuk menentukan status hukum Rusli nanti.

“Kita tunggu saja”, kata Deswerd saat dimintai pendapatnya oleh media ini melalui jaringan telepon. Sidang berikut dijawalkan Selasa pekan depan.*