DALAM penerbangan kembali ke Jakarta, pada 28 September 2022 lalu, penulis sempat menyimak berita utama harian cetak the Japan News, edisi tanggal 28 September.

Harian itu menulis judul "Prime Minister Fumio Kishida follows Abe's diplomatic line". Pernyataan PM Kishida ini diungkapkan ketika menerima Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris di Guest House Negara di Minato Ward, Tokyo, pada 26 September 2022.

PM Kishida - yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri tahun 2012-2017- menegaskan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik merupakan isu yang sangat penting bagi Jepang dan Amerika Serikat. Komitmen untuk kerjasama yang semakin dekat dengan Washington untuk mewujudkan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas (a free and open Indo-Pacific), sebagaimana konsep yang dideklarasikan oleh mantan PM Abe.

Apa yang diungkapkan kepada Wapres AS, juga disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma'ruf Amin di Guest House Istana, pada 26 September 2022.

Di kunjungan kehormatan itu, PM Kishida menekankan pentingnya Jepang dan Indonesia untuk memainkan peran dan kepemimpinan di level internasional dan regional dalam  melanjutkan legacy hubungan panjang kedua negara.

Dalam pandangan PM Kishida, bahwa di tahun 2022 Jepang sebagai Keketuaan G7 dan Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN, merupakan momentum yang tepat bagi kedua negara untuk berkontribusi yang lebih besar bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di tataran global dan regional.

Sementara itu, Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin menegaskan Jepang - Indonesia sebagai mitra strategis dalam hubungan bilateral dan kedua negara sepakat untuk saling mendukung peran dan kepemimpinan di tataran internasional dan regional.

Lantas, pertanyaan muncul, mengapa PM Kishida akan melanjutkan arah baru kebijakan luar negeri yang ditinggalkan mantan PM Shinzo Abe, dan apa makna dari platform Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas.

Konteks Gagasan Indo-Pasifik

Platform baru Jepang, a free and open Indo-Pacific, yang dipelopori PM Abe semasa kepemimpinan tahun 2012 - 2020, sebenarnya menunjukkan sebuah transformasi kebijakan luar negeri Jepang atas respon dari dinamika yang bergerak cepat di aspek ekonomi, militer dan politik di kawasan Asia Timur maupun dinamika baru di berbagai kawasan di dunia.

Pandangan dasar PM Abe ini, dijuliki dengan "Abe Doctrine". Banyak pengamat melihat gebrakan PM Abe di tahun 2007 dan selanjutnya pada masa 2012-2020, mengakhiri PM Yoshida (1948-1954) setelah perang dunia II, dikenal sebagai "Yoshida Doctrine". Pandangan Yoshida yang mengedepankan rekonstruksi ekonomi domestik Jepang, sambil membangun aliansi keamanan yang erat dengan Amerika Serikat.

Bagi PM Shinzo Abe, Jepang perlu memperlebar spektrum internasional yang lebih luas dengan peran Jepang yang lebih signifikan. Situasi ini menimbulkan pilihan untuk sebuah revisit platform luar negeri yang awalnya postur yang reaktif bergeser ke postur yang proaktif.

Mengapa perubahan ini terjadi? Dalam dua dekade terakhir ini, Jepang dihadapkan dengan tantangan strategis yang tidak ringan, khususnya pertumbuhan ekonomi dan militer Republik Rakyat China yang semakin besar dan berpengaruh. Wall Street Journal mencatat bahwa di tahun 2010, China menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang melampaui kekuatan ekonomi Jepang. Kekuatan ekonomi yang besar ini telah berdampak bagi pertumbuhan alokasi anggaran pertahanan dan kapabilitas militer. Dalam situasi itu, adanya klaim China atas kepulauan Senkaku (nama Diaoyu untuk China).

Jepang juga gusar dengan situasi Semenanjung Korea. Hal ini dapat menjadi sumber tensi dan friksi ketika pertumbuhan program nuklir dengan ujicoba misil jarak jauh dan menengah, yang beberapa kali melewati ruang udara Jepang atau bahkan jatuh di dalam perairan teritorial Jepang. Belum lagi, terdapat hubungan Jepang - Korea di masa silam yang meninggalkan jejak pekerjaan rumah bagi kedua negara.

Sementara itu, hubungan Jepang -Amerika Serikat juga penuh dinamis Selama ini Jepang berada dalam aliansi pertahanan dan luar negeri, namun dalam prakteknya muncul berbagai dinamika dengan konteks persoalan yang muncul. Muncul kritikan atas hubungan ekonomi yang defisit bagi Amerika Serikat dan rendahnya dukungan militer Jepang ketika Perang Teluk. Demikian pula, adanya beban biaya kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang, yang selama ini dipayungi oleh Mutual Defense Treaty tahun 1951.

Memahami Pandangan Mantan PM Shinzo Abe

Berbagai pengamat luar negeri memandang bahwa proses evolusi postur dari reaktif ke proaktif pada kebijakan pertahanan dan luar negeri mulai terjadi di tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Pada masa pertama PM Abe (2007), ia mulai memperluas horizon strategis Jepang dan memperkuat  normalisasi perannya di panggung global. Artinya, visi a Free and Open Indo-Pacific bukan sebagai even yang hadir tiba-tiba, namun merupakan proses evolusi yang progresif dari pemikiran luar negeri yang strategis Jepang.

Di tahun 2007, diawali dengan inisiasi sebuah "Arc of Freedom and Prosperity", untuk memperluas horizon aktivitas diplomatik Jepang. Ia menyampaikan pidato di Parlemen India di tahun 2007, menekankan bahwa Samudera Pasifik dan Samudera India merupakan suatu kesatuan yang potensial untuk membawa pertumbuhan bagi kebebasan dan kesejahteraan bersama.

Ketika kembali menjabat Perdana Menteri pada tahun 2012, ia kembali intens mendorong gagasan baru perubahan platform kebijakan luar negeri pertahanan, dan peran internasional Jepang dari semula postur yang reaktif menuju postur yang proaktif dalam spektrum internasional yang luas.

Pada Shangrila Dialogue ke-13, pada  30 Mei 2014,  PM Shinzo Abe menjelaskan standpoint Jepang, "Proactive Contributor to Peace". Ia menekankan Jepang ingin memainkan peran yang lebih besar dan lebih aktif dalam membangun perdamaian di Asia dan belahan dunia lainnya. Bagi PM Abe, dari  kawasan Asia dan Pasifik hingga kawasan samudera India, merupakan pusat pertumbuhan besar yang harus dirasakan oleh semua negara (mofa.go.jp, 2014).

Pandangan ini ditekankan kembali oleh PM Abe dalam pidato utama di sesi pembukaan the Sixth Tokyo International Conference of Africa Development, di Kenya, pada 27 Agustus 2016. PM Abe  menawarkan ide betapa penting konektivitas Asia dan Afrika melalui jalur laut. Karena itu, pentingnya stabilitas dan kesejahteraan dalam semangat kesatuan dua benua Asia-Afrika dan dua samudera, Indian - Pasifik. Dalam pandang PM Abe, Jepang ingin memperkuat kemitraan dua benua dan dua samudera dengan mengedepankan nilai-nilai kebebasan, aturan hukum, ekonomi pasar, bebas dari penggunaan kekuatan fisik,  dan wilayah yang sejahtera.

Paling tidak, ada 3 pilar dari gagasan a free and open Indo-Pacific. Pertama, promosi prinsip dan penerapan aturan hukum yang menghindari penggunaan kekuatan militer, kebebasan navigasi, perdagangan bebas dan lainnya. Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi, baik konekvitas infrastruktur, konektivitas antar penduduk, dan konektivitas kelembagaan. Ketiga,  komitmen atas perdamaian dan stabilitas. Hal ini ditandai dengan kerjasama maritim, pemulihan bencana dan bantuan keamanan, nonproliferasi senjata nuklir, dan operasi penjaga perdamaian.

Di tataran aksi, sebagai konsekuensi dari a free and open Indo-Pacific ini, Jepang mendorong intens aspek konektifitas, antara membangun kawasan Mekong sebagai jembatan antara samudera Pasifik dan samudera India, membangun kereta api cepat di India, maupun berbagai investasi infrastruktur, energi, dan perdagangan di Kamboja, Laos, Bangladesh, Viet Nam, Myanmar, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan kawasan Pasifik Selatan, dan beberapa negara di Afrika.

Dengan demikian, perbincangan konsep Indo-Pasifik yang digagas PM Shinzo Abe, telah menjadi wacana publik, agenda setting berbagai berbagai negara maupun berbagai organisasi multilateral. Tentu saja, konsep Indo-Pasifik dilihat sebagai pendekatan geopolitik dalam menyikapi peran dan pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, selain menyikapi isu penting lainnya baik pengendalian perubahan iklim, blue economy maupun investasi lintas negara yang lebih terbuka.

PM Kishida Melanjutkan Abe Doktrin

Bagi Jepang saat ini, terlihat PM Kishida Fumio - pernah menjadi Menteri Luar Negeri Jepang tahun 2012 - 2017 - sangat menaruh perhatian ke isu internasional. Ia tetap memperjuangkan agar Jepang menempatkan diri dengan pendekatan baru luar negeri dan pertahanan yang lebih proaktif di tataran global dan regional.

PM Kishida sempat menyampaikan platform Jepang tentang the Future of Asia (japan.go.jp, 23/6/2022), dimana membanggakan kawasan Asia merupakan 35 persen ekonomi dunia di Asia dan kawasan dengan pertumbuhan tercepat.

Ia bertekad untuk mengibarkan dengan tinggi banner, a free and open Indo-Pacific dengan jaringan aliansi maupun negara-negara lainnya yang respek terhadap hukum internasional.

Jepang meyakinkan Amerika Serikat dan negara lainnya untuk mensepakati Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, pada 23 Mei 2022 (whitehouse.gov, Mei 2022). Bagi Presiden Jou Biden, melhat masa depan ekonomi abad 21 di Indo-Pasifik. Bisa jadi, kita menyebutnya sebagai "Indo-Pacific Century".

Kerjasama dengan ASEAN, juga menjadi komitmen yang besar dari PM Kishida. Dalam mewujudkan masa depan Asia, ia menaruh harapan terbesar terhadap hubungan Jepang dan ASEAN dengan semangat dan visi baru kemitraan. Ia apresiasi ASEAN yang telah mensepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Indonesia dan Sentralitas ASEAN

Bagi Indonesia, tentu saja membaca perubahan geo-politik global ini dan sudah pasti Indonesia berkepentingan atas gagasan dan kebijakan Indo-Pasifik.  Komitmen itu ditegaskan Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan PM Kishida di Tokyo, pada 27 Juli 2022.

Di kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (setneg.go.id, 27/7/2022), menegaskan bahwa untuk Kawasan Indo-Pasifik, tahun 2023 Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7. Kedua negara akan terus berkoordinasi dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan, agar lebih memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan dan dunia.

Sebelumnya, komitmen atas Indo-Pasifik ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, pada 23 September 2020. Indonesia memiliki komitmen untuk perdamaian dunia yang akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Bahkan, di hadapan PBB tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Sentralitas ASEAN atas kebijakan Indo-Pasifik ini, ditekankan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN ke-33 di tahun 2018.  Presiden Joko Widodo mengatakan konsep Indo-Pasifik sangat penting artinya bagi ASEAN untuk tetap relevan dan menjaga sentralitasnya (setneg.go.id).   Menurut Presiden Joko Widodo, ASEAN yang berada di tengah kawasan Indo-Pasifik harus mampu menjadi poros, memainkan peranannya, dan mengubah potensi ancaman itu menjadi sebuah peningkatan kerja sama.

Dalam tataran teknis kebijakan, Indonesia telah mensepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan  Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Indonesia juga meyakinkan Amerika Serikat atas gagasan Indo-Pasifik ini. Dalam kunjungan ke Washington, pada  12 Mei 2022 lalu, Presiden Jokowi pun mengajak Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian, stabilitas dan kerjasama inklusif yang saling menguntungkan di Indo-Pasifik. Karena itu, Jokowi pun mengajak Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian, stabilitas dan kerjasama inklusif yang saling menguntungkan di Indo-Pasifik (tempo.co, 13/5/2022).

Kunjungan Wapres RI K.H. Ma'ruf. Amin ke Tokyo, pada 26-27 September 2022, semakin melengkapi apa yang telah diikhtiarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Komitmen Indonesia sebagai mitra strategis dengan Jepang dalam kerangka Indo-Pasifik ini, ditekankan oleh Wapres RI K.H Ma'ruf Amin ketika bertemu PM Kishida di  Tokyo, pada 26 September 2022. Sebaliknya, PM Kishida menekankan betapa pentingnya Jepang dan Indonesia untuk melanjutkan legacy relasi diplomasi yang lama, dan kedua negara perlu memainkan peran yang lebih besar di level dunia dan regional guna mewujudkan tatanan internasional yang damai, sejahtera, terbuka dan inklusif.

Menghargai semua fondasi yang dibangun oleh PM Shinzo Abe atas hubungan Indonesia - Jepang ini, pada saat Greeting Occasion untuk menyampaikan ucapan duka cita secara langsung kepada PM Kishida Fumio dan istri mendiang Mantan PM Abe, pada 27 September 2022,  Wapres RI K.H Ma'ruf Amin menyampaikan pesan:

"Mewakili pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas telah berpulangnya mantan PM Abe... Kontribusi PM Abe telah semakin mempererat persahabatan masyarakat kedua negara. Beliau akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia... Semoga dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia pada KTT G20 di Bali, November mendatang".