Kenaikan harga BBM bersubsidi sudah pasti akan berdampak serius pada daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya, dan pada gilirannya akan menambah jumlah orang miskin.
Karena itu, ujar Sekretaris Jenderal Surya Muda Moderat (Samudra), Nur Eko Suhardana, kebijakan itu harus ditolak.
Dia menggarisbawahi, kondisi ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, juga kelompok nelayan, petani, kaum buruh, dan lainnya masih belum pulih pasca pandemi.
“Perekonomian mereka akan semakin terpukul dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan. Seluruh sektor mata pencaharian rakyat indonesia membutuhkan dan bergantung pada BBM,” ujarnya kepada redaksi.
Keputusan pemerintah mencabut subsidi tanpa melihat kemampuan masyarakat bawah yang menggunakan Pertalite untuk transportasi kendaraan bermotor akan menambah sengsara rakyat di tengah pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi
Nur Eko Suhardana juga menanyakan partai politik yang dulu getol menolak kenaikan BBM.
“Bagaimana sikap PDIP, sebagai partai penguasa dan katanya partai wong cilik? Dulu di zaman pemerintahan SBY, partai politik yang keras menentang kenaikan BBM bersubsidi adalah PDIP,” tanya dia.
Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, apakah PDIP akan kembali menunjukkan taji menolak kebijakan itu, kata dia lagi. 
