Faisal Mahrawa: BBM Naik, Mahasiswa Diam, Negara Hancur Tinggal Tunggu Waktu

Kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah kehidupan masyarakat yang sedang sulit pasca pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar pada berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga sektor sosial budaya.

Gerakan mahasiswa masih relevan dan dibutuhkan untuk menghindarkan berbagai kemungkinan buruk akibat beban kehidupan rakyat yang semakin berat.

Demikian antara lain disampaikan Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Mahrawa, ketika berbicara dalam diskusi publik bertema “Kenaikan Harga BBM: Bela Negara atau Bela Rakyat?” yang digelas di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Kampus IV Tuntungan, Kamis (8/9).

Faisal mengajak mahasiswa untuk tidak berdiam diri pada persoalan dan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

"Kalau mahasiswa sudah diam, maka kehancuran negeri ini tinggal menunggu waktu," kata Faisal.

Selain Faisal, diskusi juga dihadiri Ketua KNPI Sumut Samsir Pohan, Dosen FIS UINSU Rholand Muary, dan Mahasiswa FIS UINSU Suhaimi Umar Harahap. Anggota KOmisi XI DPR RI Kamrusammad hadir secara virtual dalam diskusi yang dipandu Uswatun Hasanah Harahap dari FIS UINSU.

Dekan FIS UINSU Prof Dr Abdurrahman MPd ketika membuka diskusi mengatakan, diskusi ini bagian dari langkah pencerdasan civitas akademika.

“Salahsatu ciri orang cerdas adalah tidak mengklaim sebelum mendiskusikan suatu hal," katanya saat membuka diskusi.

Dia berpesan kepada peserta khususnya mahasiswa yang hadir agar mampu mencermati isu yang berkembang.

"Kita berharap adik-adik mahasiswa bisa berperan aktif dalam diskusi ini serta tidak simpang siur dalam menangkap suatu isu. Jadilan teratai yang bisa terus tumbuh dan berbunga meski dalam air berlumpur sekalipun," kata Abdurrahman.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Sumut berharap mahasiswa mampu adaptif terhadap persoalan yang berkembang.

"Kenaikan harga BBM harus bisa sikap kita dari yang apatis menjadi kritis memandang suatu hal. Jangan datang ke sini hanya karena disuruh dosen. Meskipun begitu, cobalah untuk kritis memandang suatu hal," kata Samsir.

Di sisi lain, Dosen FIS UINSU Rholand Muary mengatakan kenaikan harga BBM menyisakan efek domino, terutama harga kebutuhan pokok.

"Ini menjadi bias dengan program pemulihan ekonomi nasional yang gencar disuarakan pemerintah," kata Rholand.

Rholand menduga ada invisible hand yang mengakali hingga mampu mengendalikan kenaikan harga BBM dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana BBM subsidi tepat sasaran," ujar Rholand.  

Sedangkan Suhaimi Umar Harahap dari kalangan mahasiswa menilai dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah bahwa rakyat sedang memperebutkan ruang hidup.

"Eksesnya kita sedang berebut ruang hidup khususnya di perkotaan," ujar Suhaimi.

Suhaimi juga menilai pemerintah terkesan bermain pada wilayah abu-abu soal kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

"Publik sering disuguhi data bahwa kita mengimpor minyak dari kuar karen konsumsi dasar kita melebihi produksi minyak dalam negeri. Namun di sisi lain pemerintah malah membuka pintu seluas-luasnya masyarakat untuk berbondong-bondong membeli mobil dengan kebijakan DP nol persen dan relaksasi PPn BM," kata Suhaimi.

Suhaimi juga menyinggung kebijakan pemerintah membagikan BLT kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

"Ini uang kita, bukan pemerintah yang memberi. Selain mahasiswa, saya adalah pengemudi ojek online. Kalau kita gak bayar pajak kendaraan, akun kita gak bisa aktif. Kompensasi itu jangan diklaim dari pemerintah. Meskipun saya sendiri kurang sepakat dengan kebijaka  BLT itu," tegas Suhaimi.

Kendalikan Distribusi Subsidi

Pembicara terakhir, Anggota Komisi XI DPR Kamrusammad mendorong pemerintah mampu mengendalikan distribusi BBM subsidi.

"Pertamina harus mampu mengendalikan subsidi BBM sehingga tepat sasaran," kata Anggota Fraksi Gerindra tersebut.

Dia juga mendorong agar pemerintah memperluas jumlah penerima BLT kompensasi kenaikan harga BBM ini.

"Jangkauan diperluas serta durasinya juga ditambah hingga enam bukan ke depan," tukas Kamrusamad yang juga sedang mengikuti rapat di DPR RI.